Salatiga, 1 Desember 2025 - DPRD Kota Salatiga menggelar Public Hearing terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Pengembangan Budaya Literasi di Ruang Bhinneka Tunggal Ika, Senin (1/12). Agenda ini melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan literasi, pegiat pendidikan, serta unsur perangkat daerah untuk menghimpun masukan atas penyusunan kebijakan literasi daerah. Public hearing ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Sistem Perbukuan, yang menegaskan bahwa pengembangan budaya literasi harus dilakukan dengan mengoptimalkan kontribusi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, satuan pendidikan, keluarga, dan pelaku perbukuan.

Perda Literasi Dianggap Mendesak untuk Akselerasi Pengembangan Literasi Daerah

Dalam forum tersebut, DPRD Salatiga menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah guna mempercepat pengembangan budaya literasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 PP 75/2019.

DPRD menegaskan bahwa penguatan budaya literasi merupakan bagian dari upaya negara dalam mencapai tujuan konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Karena itu, Kota Salatiga memerlukan kebijakan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam meningkatkan budaya literasi dengan melibatkan berbagai elemen—pemerintah daerah, masyarakat, satuan pendidikan, keluarga, hingga pelaku perbukuan.

Raperda Fokus pada Akses Bacaan, Literasi Digital, dan Ruang Publik Literatif

Raperda Pengembangan Budaya Literasi disusun sebagai kebutuhan mendesak untuk memperkuat landasan hukum program literasi daerah. Raperda ini memiliki empat tujuan utama:

1. Meningkatkan minat baca dan akses terhadap bahan bacaan berkualitas;
2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi;
3. Mengembangkan literasi digital dan media dalam menghadapi era informasi;
4. Menyediakan ruang publik ramah literasi seperti taman baca, pojok baca digital, perpustakaan modern, dan berbagai fasilitas literatif lainnya.

Selain itu, pengembangan budaya literasi oleh pemerintah daerah juga mencakup fasilitasi bagi satuan pendidikan, perpustakaan umum daerah, perpustakaan keliling, taman bacaan masyarakat, serta pemberdayaan pelaku perbukuan.

Melalui penyusunan Raperda ini, DPRD Kota Salatiga berharap tercipta kebijakan literasi yang mampu mendorong masyarakat yang cerdas, inklusif, dan berdaya dalam menghadapi tantangan masa depan.